Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto: Tidak ada Pemotongan Dana BOS Madrasah

    Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto: Tidak ada Pemotongan Dana BOS Madrasah
    Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto

    JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan banyak sekali protes dan masukan dari masyarakat terkait pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah sebesar Rp 100 ribu per siswa selama pandemi Covid-19. Hari ini, lanjutnya, Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama sudah menyepakati bahwa tidak boleh ada pemotongan atas dana BOS tersebut.

    Demikian diungkapkan Yandri di hadapan para wartawan usai rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi beserta jajaran di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

    “Kami tadi sudah menyimpulkan tidak boleh ada pemotongan dana BOS bagi siswa, ” tegas Yandri.

    Yandri menerangkan, pada rapat tersebut, Menteri Agama telah menyepakati potongan sebesar Rp 100 per siswa itu akan dikembalikan bagi siswa yang terdampak Covid-19.

    “Alhamdulillah bisa merampungkan dan menyepakati yang menjadi kegelisahan masyarakat, kegelisahan pondok pesantren, kegelisahan madrasah dan siswa itu bisa kami simpulkan dalam raker ini bahwa dana BOS tidak ada pemotongan lagi, ” ucapnya.

    Selanjutnya, dalam rapat kerja ini, Komisi VIII DPR RI juga menyepakati Rp3, 8 triliun untuk dana tambahan bagi siswa pondok pesantren dan madrasah diantaranya untuk kuota internet, aktivitas dan media pembelajaran, untuk guru serta kegiatan penunjang pembelajaran lainnya.

    Paling penting, ujar Yandri, pada hari ini Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama mengklarifikasi beberapa pernyataan Menteri Agama yang akhir-akhir ini membuat gaduh di tengah masyarakat. Diantaranya pernyataan Menteri Agama tentang anak muda yang good looking, pintar bahasa arab dan hafiz Alquran itu sumber dari radikal yang ada di Indonesia.

    “Kami tidak setuju dan tidak sependapat, tadi kami minta Menteri Agama untuk tidak melakukan dan melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau justru tidak produktif dan membuat gaduh di republik ini. Maka tadi kita sudah sepakat bahwa Menteri Agama akan memperbaiki pola komunikasi kepada publik, hal-hal yang tidak produktif akan dievaluasi, ” pungkas Yandri. (***)

    BOS
    WARTAPESANTREN

    WARTAPESANTREN

    Artikel Sebelumnya

    Hymne Madrasah: Lirik dan Lagu

    Artikel Berikutnya

    Tingkatkan Mutu Pembelajaran, Kemenag Menaikkan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ponirin Mika verified

    siswandi

    siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Aug 16, 2020

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Aug 17, 2020

    Megy Aidillova

    Megy Aidillova verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Aug 30, 2020

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 28, 2020

    Profle

    Ponirin Mika verified

    Berkah Adanya Tower, Zahwa Cell Counter Pertama di Gelaman
    KH Syafruddin Syarif Katib Syuriah PWNU Jatim Meninggal Dunia
    Dua Ulama Kharismatik Probolinggo Bergandengan Tangan di Haul Kiai Hasan Sepuh Genggong
    Kembali ke Pesantren, Santri Nurul Jadid Paiton Dilepas Bupati dan Wakil Bupati Jember

    Follow Us

    Recommended Posts

    Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai
    Pertama Kali Solo Traveling dengan Pesawat? Siapkan 7 Hal ini Dahulu!
    Pertama Kali Solo Traveling dengan Pesawat? Siapkan 7 Hal ini Dahulu!
    PCNU Kota Kraksaan Mengingatkan Sembilan Perintah Kader NU
    Ungkap Kiai Hamid di Halal Bihalal; Pengabdi di Pesantren Tidak Boleh Menyia-nyiakan Amanah Wali Santri